Ketua Mejelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nurwahid menyatakan, pemerintah perlu segera menerapkan hukam mati bagi koruptor yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan jumlah yang sangat besar dan merugikan keuangan negara.

“Hukum harus ditegakkan kepada siapapun, siapa saja yang terbukti merugikan negara dengan jumlah yang sangat besar, hukuman mati bisa dilaksanakan,” kata Hidayat Nurwahid usai menghadiri Konsolidiasi Akbar Pemenangan Pemilu 2009 DPD PKS Kota Depok, Jawa Barat, di Depok, Minggu (27/7).

Hidayat mengatakan dirinya telah meminta langsung kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk menerapkan hukaman yang terberat bagi para koruptor. “Ini untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia ke depan,” ujarnya.

Pidana mati untuk koruptor di Indonesia bisa diberlakukan, bila mengacu kepada UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Yang dimaskud dengan keadaan tertentu adalah apabila tindak pidana korupsi itu dilakukan bila keadaan negara dalam bahaya, bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Nurwahid mengatakan pelaksanaan hukuman mati tersebut diterapkan agar menimbulkan efek jera bagi koruptor, maupun calon koruptor itu sendiri. “Ini akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa dinegara kita hukum dapat ditegakkan dan masih ada perlindungan bagi rakyat,” ujarnya.

Pelaksanaan hukuman mati, kata mantan Presiden PKS tersebut, harus dilakukan dengan tegas dan cepat. Ia yakin penerapan hukam mati tidak akan menimbulkan protes bagi dunia internasional. “Malaysia dan Singapura bisa menerapkan, mengapa Indonesia tidak,” katanya.

Bangsa ini, kata dia membutuhkan pilihan tegas dan keberanian untuk menetapkan hukuman mati bagi para koruptor, jika tidak sulit membersihkan korupsi yang sudah menjadi budaya di Indonesia. Selain para koruptor, hukuman mati juga bisa dilaksanakan pelaku tindakan terorisme yang membahayakan negara dan para bandar narkoba yang merusak generasi muda bangsa Indonesia.

Hidayat juga menegaskan pelaksanaan hukum mati harus dengan cepat dan segera. Jangan menunggu waktu yang lama seperti yang terjadi pada Sumiasih dan Sugeng yang diesekusi mati setelah menunggu sampai 20 tahun. “Jangan terlalu lama dalam menerapkan hukuman mati sehingga akan terkesan mengapa orang yang sudah tua harus dihukum mati,” ujarnya.

Untuk mendukung penerapan hukuman mati tersebut, Ketua MPR akan menghadiri deklarasi Komite Penyelamat Kekayaan Negara yang dilaksanakan Senin (28/7) di Ruang GBHN Gedung MPR/DPR RI. “Ini untuk memberikan semangat kepada KPK dan menyelamatkan aset negara, serta memberi kontribusi kepada bangsa dan negara yang sedang susah akibat kenaikan BBM dan lain sebagainya,” demikian Hidayat Nur Wahid. (suara merdeka)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kini dijadikan incaran bagi para politikus sunset atau tua yang sudah tidak mendapat jatah lagi untuk duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hal itu terjadi ketika Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terkait anggota partai politik bisa menjadi anggota DPD.

Demikian diungkapkan oleh pakar hukum tatanegara dari Universitas Pancasila Isnaeni Ramdhan ketika dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Rabu (16/7).

Menurutnya,para politisi senior di partai politik yang pernah merasakan empuknya kursi dewan tidak rela jika Senayan diisi oleh generasi baru.

“Akibatnya, dengan adanya UU Pemilu baru yang mengizinkan anggota partai politik bisa menjadi anggota DPD, lembaga negara itu menjadi incaran para politikus ’sunset,” kata Isnaeni.

Masuknya politikus sunset menjadi anggota DPD, tambahnya, merupakan bukti bahwa partai politik tidak menjalankan tugasnya untuk memberikan pendidikan politik dan melakukan regenerasi.

Dia menyatakan, banyak partai politik memberikan perintah kepada kadernya untuk masuk DPD apabila tidak bisa menjadi anggota DPR. Apalagi, partai politik yang menerapkan aturan kadernya tidak boleh menjadi anggota DPR lebih dari dua periode.

“Di Ambon, ketua KPU daerah itu menyebutkan, ada calon anggota DPD yang menyatakan pendaftarannya karena diperintah partai tertentu,” ungkap Isnaeni.

Salah satu politikus senior yang mencalonkan diri menjadi anggota DPD adalah Soetardjo Soerjogoeritno dari PDIP. Dia telah mendaftarkan diri di KPUD Yogyakarta dengan dukungan lebih dari 2.000 suara.

Sedangkan, Wakil Ketua MPR AM Fatwa yang juga anggota DPR dari PAN mendaftar sebagai calon anggota DPD dari DKI Jakarta. Fatwa telah dua periode menjadi anggota DPR dan PAN membatasi kadernya hanya bisa dua periode untuk menjadi anggota DPR.

Pengamat politik dari CSIS Indra J Pilliang menyatakan, setiap anggota partai politik yang mencalonkan sebagai anggota DPD tidak maju sebagai wakil partai. “Tidak ada desain dari partai politik. Itu inisiatif masing-masing,” ujar Indra.

Walaupun begitu, lanjutnya, calon-calon dari partai politik belum tentu bisa menang melawan calon perseorangan. Beberapa lembaga survei bahkan menyebutkan, masyarakat lebih memilih calon perseorangan untuk menjadi anggota DPD daripada yang berafiliasi kepada partai politik. “Masyarakat kini menjadi saringan yang cerdas dalam pemilu nanti,” ungkap Indra.(Penulis : Fardiansah Noor – Media Indonesia)

Al Amin Nur Nasution sudah diputuskan untuk dipecat dari keanggotaannya di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pemecatan itu buntut dari rekaman Al Amin-Sekda Bintan Azirwan yang berhasil disadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin yang dihubungi detikcom, Minggu (13/7/2008), Al Amin merasa tidak bersalah atas perbuatannya itu.

“Dia merasa nggak bersalah. Justru itu kaitannya, merasa tidak bersalah, kita merasa bahwa rekaman itu sudah cukup kuat membuktikan adanya pelanggaran,” ujar Lukman.

Apakah PPP tidak menunggu putusan hukum terhadap anggotanya di Komisi IV DPR itu?

“Bukan persoalan hukumnya, tetapi persoalan moral yang itu tidak bisa ditolerir. Karenanya memang harus ada sikap tegas dari partai, supaya kemudian seluruh kader paham bahwa perbuatan itu sama sekali tidak bisa ditolerir,” tegas Ketua FPPP DPR ini.

Putusan ini, imbuh Lukman, juga sebagai peringatan dari partai kepada seluruh kader PPP. Agar tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan Al Amin.

“Tidak saja kepada yang bersangkutan, tapi kepada semua kader partai yang bertentangan dengan nilai yang selama ini diperjuangkan,” tegas Lukman.

Rekaman percakapan Al Amin dan Sekda Bintan Azirwan, dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) Suwarji dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Senin (7/7/2008).(nwk/iy)(www.detik.com)

….Hanya Tuhan dan dia yang tahu kebenarannya…

Masa kampanye bagi 34 parpol kontestan Pemilu telah tiba. Hari ini menjadi hari pertama bagi parpol-parpol yang lolos verifikasi KPU untuk memperkenalkan program dan visi misinya kepada masyarakat.

Sebagaimana jadwal yang telah diumumkan KPU pada 3 Juli 2008, masa kampanye Pemilu 2009 selain rapat umum dimulai hari ini Sabtu ( 12/7/2008 ) hingga 5 April 2009 mendatang.

Sedangkan untuk kampanye berupa rapat umum baru halal digelar oleh parpol pada 17 Maret 2009 hingga 5 April 2009.

Jangan lupa, di Ibukota, ada 8 lokasi yang terlarang untuk dijadikan ajang kampanye. 8 Lokasi tersebut yaitu kawasan Monas, Taman Menteng, Lapangan Banteng, Taman Fatahillah, Taman Cornelius Simanjuntak, Taman Puring, Taman Martatiahahu, Taman Kota Srengseng.

“Ini tidak boleh diadakan agenda tatap muka dan rapat terbuka. Tidak boleh diadakan di situ,” ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto.